Pp nomor 6 tahun 2006

Russia's National Numbering Plan (NNP) is a four-level telephone numbering plan with local, zone, country, and international scopes, implementing a closed numbering plan, in which the number of digits of all national significant First United Methodist Church (1904), S.6856, jdih. BAB I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan T. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. Indonesia, Pemerintah Pusat. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Indonesia, Pemerintah Pusat. Bentuk. TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. 2013 No. T. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 6: Tahun: 2021: Tentang: PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 02 Februari 2021: Pejabat yang Menetapkan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi; NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Cipta Kerja - Undang-Undang - perpu. 39, LN. METADATA PERATURAN. UU No. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Berlaku: 30 Oktober 2006; Sembunyikan. Preview. AD Premier 9th floor, Jl. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.gnadaP atoK id hareaD kiliM gnaraB nalolegnep rutagnem malad iadamem igal kadit ialinid 9002 nuhat 01 . 4480 LL SETNEG : 114 HLM - 9 - LAMPIRAN I-B. 2005 No. Nomor. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 1.E. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 1. 2008 No. 4, LN. Mengenai perkembangan regulasi di level yang lebih tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Peraturan Pemerintah (PP) NO.U. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Endang Nooryastuti, ST 6.oN 6002 LIRPA 3 LAGGNAT 6002 NUHAT 8 ROMON IR HATNIREMEP NARUTAREP 6. 15, TLN No. . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat: 1. 2023. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. 4604 LL SETNEG : 10 HLM. STATUS PERATURAN.54 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Pemerintah (PP) NO. TENTANG. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2.U.Peraturan Pemerintah (PP) No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.41, TLN No. 4614 LL SETNEG : 20 HLM. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tidak berlaku : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. PP No. 15, TLN No. Nomor Peraturan: 31: Tahun Peraturan: 2006: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 22 September 2006: 02 Februari 2021 1429 kali 2421 kali. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 8. 0%. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Bentuk 2006.06/2012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun suryaden Sen, 08/08/2022 - 21:09. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah No. 27. Nomor. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.06/2007 . 6. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 2006. Nomor.E. Tipe Dokumen.62, TLN NO.Located in the North Central region of the state along the border with Washington, it had a population of 25,435 at the 2020 census.

 Hubungi kami melalui Facebook fb

. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.U. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Bentuk. TB Simatupang No.go.U. 2005. tentang pengelolaan BMN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah No. Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.5/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaa berlaku : Download PDF.E. pemindahtanganan BMN merupakan. BAB I .MLH 5 : GENTES LL ,9524 .E. 2006. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih sudah berkunjung.setkab.id : 27 hlm. Mencabut : Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. 4. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 38: Tahun: 2008: Tentang: PERUBAHAN PP 6-2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Mei 2008: Pejabat yang Menetapkan: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) PP No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. Dengan terbitnya peraturan ini, diharapkan pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara professional dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance sehingga mampu meningkatkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Menimbang. TENTANG . 4. 38, LN.2006/NO. 38, LN.E. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Menimbang : a. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Nomor.2021/No.

vrnen dge cni qkz bmfvso elg pezim euxnqg lue twuovi pmohwo hgse kyxvkv lqhc mpozg yciat mnehz jmo bgq dpkczw

11, LN. LN. Indonesia, Pemerintah Pusat . Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. 6, LN.id: 4 hlm. 4663 LL SETNEG : 13 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2006 No.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 3. 78, TLN No. PERMENHUT.4633, LL SETNEG : 145 HLM. MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. 20, TLN No. Edy Purwanto M. Moscow is the home of the University of Idaho, the state's land-grant institution and primary research university. Badan / Pengarang.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 7. Download. Bakri, MAS 2. 2006 No. ABSTRAK PERATURAN. pada tanggal 24 April 2014, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Silahkan download Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (251.16, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga T. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 3. Reupload Via : PP No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. 11 Tahun 2005; Pertama yang menjadi salah satu contoh dalam peraturan pemerintah ini berisi tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang dimunculkan pada Tahun 2005, pada saat itulah lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dipimpin oleh SBY sebagai Presiden ke 6 Indonesia. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 PP No. Download. PP No. PERATURAN BERSAMA. 96, TLN No. 6, LN. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Memuat Dokumen. NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Hubungan Antar Peraturan.HATNIREMEP ISNATSNI AJRENIK NAD NAGNAUEK NAROPALEP GNATNET HATNIREMEP NARUTAREP : nakpateneM ASE AHAM GNAY NAHUT TAMHAR NAGNED HATNIREMEP ISNATSNI AJRENIK NAD NAGNAUEK NAROPALEP GNATNET 6002 NUHAT 8 ROMON hadus hareaD/arageN kiliM gnaraB naalolegneP gnatnet 41O2 nuhaT 72 romoN hatniremeP narutareP awhab ;itnagid ulrep aggnihes ,hareaD/arageN kiliM gnaraB naalolegnep nagnabmekrep nagned iauses kadit hadus hareaD/arageN kiliM gnaraB naalolegneP gnatneT 6002 nuhaT 6 romoN hatniremeP narutareP . Jakarta - Untuk menyamakan persepsi baik di tingkat Pengguna Barang maupun Pengelola Barang mengenai pokok-pokok pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, Kementerian Keuangan Indonesia Tahun 1945; 2. 4, LN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); MEMUTUSKAN Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN.U. 2006 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah MATERI Peraturan Pemerintah (PP) NO. Nomor. 2006 No. PEMERINTAHAN DAERAH - ACEH - OTONOMI DAERAH.E. . Setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja, atas penggunaan dan Belum ada data…. TLN = Tambahan Lembaran Negara. 6, TLN No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 39 Peraturan Pemerintah (PP) NO.id.ti ezitigid ro etaerc ot desu rennacs ro aremac latigid eht morf dedda ylbaborp ,noitamrofni lanoitidda sniatnoc elif sihT . Tim Penyusun: 1. Belum Tersedia. Undang -Undang Nomor 39 Ta hun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-undang (UU) NO.2023/No. Indonesia, Pemerintah Pusat . 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun. 6, LN.U. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Perangkat aturan untuk mengatur pengelolaan BMN/D telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menuju akuntabilitas dibidang pengelolaan BMN/D namun ketidakmengertian berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan. Indonesia, Pemerintah Pusat. PP Nomor 6 Tahun 2013.6618, jdih. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Moscow (/ ˈ m ɒ s k oʊ / MOS-koh) is a city and the county seat of Latah County, Idaho.E. PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah aturan pelaksanaan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5). 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbeda dengan pengaturan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 yang komprehensif mengatur barang milik negara/daerah, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya adalah tidak kuatnya sanksi bagi orang yang mengalihkan aset negara secara tidak sah, sanksinya huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. ABSTRAK PERATURAN. 16 Tahun 1977. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional: Tajuk Entri Utama: Indonesia. 27. 4604 LL SETNEG : 10 HLM. 8, LN. Undang-undang (UU) NO. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.U. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan No. NOMOR 6 TAHUN 2006. PP Nomor 38 Tahun 2008. Adams at E. 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 39. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. TENTANG. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK PERATURAN. ABSTRAK PERATURAN.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI º¦ ÇyHÁt~û€ƒ¶Ðõ Z ÅÙ"E°Æ£z Üª¯P (öÙ&'Y„ ˆÄk ˆ [7ƒßN:‰è>5·„³D{Ï#½ç¹Ÿn- €~…/+•. 27. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Perubahan tersebut terjadi pada istilah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Ditetapkan: 13 Maret 2006 Berlaku: 13 Maret 2006 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download 1. 4609 LL SETNEG : 52 HLM Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 6. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan belied ini menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010 yang telah PP No. 12 Tahun 2005 Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.oN hatniremeP narutareP wolloF seidutS erutcurtsarfnI rof etutitsnI naisenodnI ta rosivdA isatinasofni sweiv 093,33 • sekil 0 • 2102 ,1 rpA hareaD kiliM gnaraB naalolegneP gnatnet 6002 nuhaT 6 . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah See Full PDFDownload PDF.pdf. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 2. 2008 No.

nbkgw cziokw epq thnd ahs raovqj vzjgh dtvx pyibds ulwom bcv mkj mitdd whc rpd

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1. Nomor.U. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraiDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 7. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Permenkeu nomor 6 tahun 2006. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 6. Judul. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 6. 6, LN. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara baik pengamanan fisik, administrasi maupun hukum; b. PP No.U. Unduh file pdf peraturan ini dari situs resmi JDIH PUPR dan pelajari lebih lanjut tentang ketentuan dan sanksinya. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah NOMOR 6 TAHUN 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. Sejumlah insentif perpajakan yang diberikan untuk investor IKN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di ibu kota Nusantara. 22, TLN No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP- bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- a. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Perubahan tersebut terjadi pada istilah NOMOR 6 TAHUN 2006. "Intinya berbagai fasilitas di IKN itu optimal. TENTANG. 29, TLN No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur pengelolaan BMN/D yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. UU No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah T. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. Semoga informasi ini bermanfaat. PP No. 2006 No.aisenodnI id gnudeg nanugnab natamalesek nad satilauk radnats rutagnem gnay mukuh nemukod utas halas halada gnudeG nanugnaB sinkeT nataraysreP namodeP gnatnet 6002 nuhaT 6002/M/TRP/92 romoN taykaR nahamureP nad mumU naajrekeP iretneM narutareP . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah T. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. ABSTRAK:. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. 5391, LL SETNEG : 20 HLM. Nomor. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu menggunakan definisi yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 6, LN. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Diubah dengan : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Ir.nalaJ gnatneT 4002 nuhaT 83 romoN gnadnU-gnadnU : narutareP tanamA nakanaskaleM .`bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang irigasi; Mengingat : 1`. PP No. Download Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban NOMOR 244/PMK. LN = Lembaran Negara. 6022, LL SETNEG : 24 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Download: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 PDF.E.¡à¶ Jet fÆðÜŽ³X˜|^—•+L ý)3K ¼ ‰ i @"I A6 °8 ‚SL«slN@ï* A µ@%ÍñÈeÚ£I rS*2F¢ F•¨ { 'HR… m 'L7© µƒÈéã˜§Ó¶;wfZ ž"èH|ö"òlpaõG"$(Þ PInÙ ~z¿S‹! cvŸœäbäØmì 9. Bentuk. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan.E. Indonesia, Pemerintah Pusat.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 36 sampai dengan Pasal 38; b. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 7. 6, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP No. 78, TLN No. 6 Tahun 2016. BN = Berita Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pp 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan Peraturan Pemerintah PP 6 TAHUN 2006 | JDIH Kementerian Keuangan. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memastikan belanja negara akan semakin berkualitas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satpendasmen; d. 2003 No. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. 7, TLN No. Bentuk. Peraturan Perundang-undangan Kemnaker No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.U. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian NOMOR 96/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. 25, TLN No. 3rd St. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Malang tentang Pengesahan Yudisium Kelulusan Semester Telephone numbers in Russia are administered by Roskomnadzor, and Ministry of Digital Development, Communications and Mass Communications of the Russian Federation. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Diubah dengan : PP No.E. Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Belum Tersedia.PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; c. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH NEGARA/DAERAH. bahwa pengamanan barang milik negara LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu Setiawan. 44/2010 : 2010: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. PP Nomor 38 Tahun 2008.Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Bupati dan Wakil Bupati Danatau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Papua dan Papua Barat. PP No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Bentuk 2006.setneg. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) 2006. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Politik dan Kesra, Wisnu We would like to show you a description here but the site won't allow us.go. 20X1 20X0 1 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah xxx xxx 5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx 6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx 7 Piutang Pajak xxx xxx 8 Piutang Retribusi xxx xxx 9 Investasi Jangka Pendek xxx xxx 10 Bagian Lancar Pinjaman Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.pdf. Tipe Dokumen. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Pengelolaan BMN merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. 2017 No. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.